Pages

Senin, 04 Maret 2013

Media Massa Sebagai Sebuah Industri : Komodifikasi Konten Hiburan di Media Massa (Part 1)

Ekonomi Politik Media Massa
The ethics of political economy is acquisition, work, thrift, sobriety — but political economy promises to satisfy my needs. ...
(Marx Human, Needs & the division of Labour )

            Karl Marx memang belum mengenal pers sebelum menjadi media massa yang sekarang, namun tradisinya  analisis Marxist terhadap media dalam masyarakat kapitalis masih terus relevan. Kekuasaan adalah inti dari penafsiran Marx mengenai media massa. Walaupun beragam, inti dari pertanyaan ini adalah media merupakan instrumen bagi kelompok penguasa untuk mengontrol.
Teori kapitalisme Marxist ini mengupayakan hubungan langsung antara kepemilikan ekonomi dan penyebaran pesan yang meneguhkan legitimasi dan dari nilai masyarakat kelas.
Istilah ‘ekonomi politik’ diartikan dengan dua defenisi oleh Vincent Mosco : 
political economy capture the wide range of approaches to the discipline. In the narrow sense, political economy is the study of the social relations, particularly the power relations, that mutually constitute the production, distribution, and consumption of resources, including communication resources. This formulation has a certain practical value because it calls attention to how the communication business operates. (Mosco, 2009 : 2)

Secara sempit istilah ekonomi politik menurut Mosco sebagai memepelajari tentang hubungan-hubungan sosial, terutama hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumbersumber produksi, distribusi dan konsumsi, termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi.
Dari pendapat Mosco dapat dipahami pengertian ‘ekonomi politik’ secara lebih sederhana, yaitu hubungan kekuasaan (politik) dalam sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Bila seseorang atau sekelompok orang dapat mengontrol masyarakat berarti dia berkuasa secara de facto, walaupun de jure tidak memegang kekuasaan sebagai eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pandangan Mosco tentang penguasa lebih ditekankan pada penguasa dalam arti de facto, yaitu orang atau kelompok orang yang mengendalikan kehidupan masyarakat. Sedangkan dasar dari kehidupan sosial adalah ekonomi. Maka pendekatan ‘ekonomi politik’ merupakan cara pandang yang dapat membongkar masalah atas suatu masalah yang tampak pada permukaan.

Sedangkan Mc Quail  memberikan defenisi mengenai teori politik ekonomi. Merupakan pendekatan kritik sosial yang fokus utamanya pada hubungan antara struktrur ekonomi dan dinamika industri media dan ideologi konten dari media. Teori ini mengemukakan ketergantungan ideologi pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur pemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut tinjauan ini, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik. Kualitas pengetahuan tentang masyarakat, yang diproduksi oleh media untuk masyarakat, sebagian besar dapat ditentukan oleh nilai tukar pelbagai ragam isi dalam kondisi yang memaksakan perluasan pasar, dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi para pemilik dan penentu kebijakan. Berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil kerja media dan juga dengan keinginan bidang usaha lainnya untuk memperoleh keuntungan, sebagai akibat dari adanya kecenderungan monopolistis dan proses integrasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagaimana halnya menyangkut minyak, kertas, telekomunikasi, waktu luang, kepariwisataan, dan lain sebagainya (Mc Quail, 2011: 105)

Untuk memahami bagaimana penerapapan pendekatan ekonomi politik digunakan dalam studi media massa , ada tiga konsep awal menurut Mosco yang harus dipahami atau dapat dikatakan sebagai “pintu masuk” ekonomi politik komunikasi, yaitu:
1. ‘Commodification’ – segala sesuatu dikomoditaskan (dianggap barang dagangan).
2. ‘Spatialization’ – proses mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial.
3. ‘Structuration’ – penyeragaman ideologi secara terstruktur.

Makalah ini fokus pada pembahasan mengenai komodifikasi konten hiburan di media massa, khususnya televisi. Dimana, segala sesuatu dapat dijadikan sebagai komoditas yang dapat memperkaya owner atau si pemilik media. Khalayak pun semakin tidak sadar ketika mereka didikte mengenai apa yang harus mereka tonton, karena mereka “merasa” perlu untuk menghibur sehingga inilah yang membuat media kemudian mengkomodifikasikan konten demi dapat bersaing dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.
Isi media merupakan komoditi untuk dijual di pasar, dan informasi yang disebarkan dikendalikan oleh apa yang ada di pasar. Sistem ini mengarah pada tindakan yang konservatif dan cenderung menghindari kerugian, yang membuat beberapa jenis programming tertentu dan beberapa media menjadi dominan sementara yang lainnya terbatas atau kecil.

Konsekuensi keadaan seperti ini tampak dalam wujud berkurangnya jumlah sumber media independen, terciptanya konsentrasi pada pasar besar, munculnya sikap bodoh terhadap calon khlayak pada sektor kecil.
Efek kekuatan ekonomi tidak langsung dan terjadi secara acak, tetapi efeknya terjadi terus menerus. Pertimbangan untung dan rugi diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-kelompok yang sudah mapan dalam pasar media massa besar dan mematikan kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal dasar yang diperlukan untuk mampu bergerak. Oleh karena itu, pendapat yang dapat diterima berasal dari kelompok yang cenderung tidak melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan yang berlangsung.

Kekuatan utama pendekatan tersebut terletak pada kemampuannya dalam menyodorkan gagasan yang dapat dibuktikan secara empiris, yakni gagasan yang menyangkut kondisi pasar. Salah satu kelemahan pendekatan ekonomi politik ialah unsur-unsur yang berada dalam kontrol publik tidak begitu mudah dijelaskan dalam pengertian mekanisme kerja pasar bebas. Walaupun pendekatan memusatkan perhatian pada media sebagai proses ekonomi yang menghasilkan komoditi (isi), namun pendekatan ini kemudian melahirkan ragam pendekatan baru yang menarik, yakni ragam pendekatan yang menyebutkan bahwa media sebenarnya menciptakan khalayak dalam pengertian bahwa media mengarahkan perhatian khalayak ke pemasang iklan dan membentuk perilaku publik media sampai pada batas-batas tertentu.

Meskipun pendekatan ekonomi politik yang berpusat pada aktivitas media sebagai sebuah proses ekonomi mengarah pada komoditas (produk media atau konten), terdapat varian pendekatan ekonomi politik yang menyarankan bahwa produk utama media adalah khalayak. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mereka menyampaikan perhatian khalayak kepada pengiklan dan membentuk perilaku mereka dengan cara tertentu (Smythe dalam Mc Quail, 2011 : 106)

Melalui pendekatan politik ekonomi, hubungan komodifikasi di media massa, khususnya televisi dengan konglomerasi kepemilikan dapat diketahui.

Komodifikasi
Komodifikasi menurut Mosco merupakan sebuah proses transformasi hal yang bernilai untuk dijadikan produk yang dapat dijual. Komodifikasi mendeskripsikan cara kapitalisme melancarkan tujuannya dengan mengakumulasi kapital atau menyadari transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Komoditas dan komodifikasi adalah dua hal yang memiliki hubungan objek dan proses, dan menjadi salah satu indikator kapitalisme global yang kini tengah terjadi. Dalam ekonomi politik media komodifikasi adalah salah satu bentuk penguasaan media selain strukturasi dan spasialisasi (Mosco, 2009: 127). Contoh-contoh sederhana adalah, ketika seseorang yang ingin menyatakan cinta pada orang yang disukainya kemudian dibuatkan program acara, lalu disiarkan di televisi, acara-acara humor yang mengeksploitasi kebodohan justru merupakan humor yang disukai masyarakat Indonesia dan tentunya sangat laku, komodifikasi kemiskinan dalam acara reality show yang mengekploitasi orang-orang miskin, serta dan berbagai macam bentuk komodifikasi yang kemudian menyuburkan industri media. Dan yang paling parahnya kemudian, stasiun televisi lain pun ikut-ikutan untuk membuat program acara yang sama dengan konsep yang berbeda. Serupa tapi tak sama.

Hubungan komodifikasi dan komunikasi, dapat digambarkan dari dua dimensi hubungan. Yang pertama adalah proses komunikasi dan terknologinya memiliki kontribusi terhadap proses umum komodifikasi secara keseluruhan. Kedua adalah proses komodifikasi yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan menekan proses komunikasi dan institusinya, jadi perbaikan dan bantahan dalam proses komodifikasi sosial mempengaruhi komunikasi sebagai praktik sosial.

Proses komodifikasi erat kaiannya dengan produk, sedangkan proses produksi erat dengan fungsi atau guna pekerjanya, pekerja telah menjadi komoditas dan telah dikomodifikasikan oleh pemilik modal. Yaitu dengan mengeskploitasi mereka dalam pekerjaannya. Hal ini hanya satu bagian saja dari proses produksi. Maka dari itu komodifikasi tak lain juga sebuah bentuk komersialisasi segala bentuk nilai dari dan buatan manusia.

Konten Media: sesuai dengan kepentingan media itu sendiri
Konten media selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayainya
(Dennis Mc Quail, Mass Communication Theory)

Kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa penguasa sumbersumber media televisi adalah pengusaha. Ideologi dari aktivitas pengusaha adalah menjual sesuatu untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Tanpa keuntungan perusahaan akan ditutup. Bisnis media sangatlah menggiurkan.
Penguasa sumber-sumber produksi media massa dapat dilihat antara lain dari kepemilikian media massa, kepemilikan rumah produksi penghasil acara-acara televisi. Kepemilikan media massa di Indonesia dapat dilihat antara lain: Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Metro TV, Media Indonesia, dimiliki oleh kelompok usaha Bimantara. Majalah Cosmopolitan, Cosmo Girl, Hard Rock FM dimiliki oleh kelompok usaha yang dikendalikan pengusaha Adiguna Sutowo. ANTV dimiliki kelompok usaha Bakrie. Lativi dimiliki kelompok usaha yang dikendalikan pengusaha A Latief. Indosiar dimiliki kelompok usaha Salim. Dari contoh-contoh ini, dapat disimpulkan bahwa pemilik media bukan orang-orang yang berlatar belakang pendidikan media, tetapi pengusaha. Rumah Prodksi yang memproduksi tayangan televisi terbanyak adalah kelompok Multivision Plus yang dikuasai oleh Raam Punjabi.

Media memilki kepentingan sendiri, maka pesan yang disampaikan juga diatur sedemikian rupa. Misalnya saja teknik profesional media melibatkan perepresentasian berita melalui penggunaan skema naratif dan denotatif berulang. Asumsi yang diciptakan dari perepresentasian tersebut berupa objektivitas, kebenaran dan pengetahuan tentang pemirsa untuk menyerap versi tertentu mengenai dunia. Maka dari itu, media terkadang membuat kita menjadi stereotip terhadap sesuatu karena banyak sekali aspek-aspek tertentu yang media seleksi sebagai hal yang menurut mereka layak untuk diberitakan, sementara ada juga beberapa aspek-aspek lainnya yang disisihkan karena tidak sesuai dengan skema naratif dan denotatif berulang. Pemberitaan media mengenai konflik antara politisi, kriminal melawan aparat atau sebaliknya (isu-isu negatif) pada umumnya dibuat agar cocok dengan skema.  Bagi media, menyampaikan berita atau informasi dengan cara ini berarti memberikan konsistensi dan menawarkan nilai yang sebelummnya memang ingin ditawarkan oleh media kepada khalayak. Perepresentasian dapat membuat perasaan khalayak yang membaca atau mendengarnya menjadi kuat dan kukuh serta berimajinasi secara visual dalam kehidupan sehari-hari.

            Hubungan antara konten dan kepemilikan terletak pada pemilik media yang mempunyai kekuatan untuk mengeliminasi jangka potensi dalam mempengaruhi konten. Tiga cara utama mengapa kepemilikan media  dapat mempengaruhi keputusan pembuatan konten media yaitu : (1) mereka dapat mengatur budget dan rutinitas organisasi media (2) dapat mengatur berita melalui proses seleksi dan framing (3) memperkerjakan dan memberhentikan karyawan (Fortunato, 2005: 92)

            Devereux (2003: 63) kemudian menyimpulkan bahwa persepektif ekonomi politik menekankan bahwa jika ingin mengerti konten media, dan khususnya karakter ideologisnya, maka  harus memulai dengan melihat lagi secara lebih teliti kepemilikan dan kontrol industri media dan hubungan mereka dengan sekelompok elit politik dan ekonomi dalam masyarakat. Jika budaya produksi dijalankan, didominasi tanpa henti untuk mencari keuntungan dan dilakukan oleh yang memiliki berbagai kepentingan ekonomi, maka perspektif ekonomi politik menghantarkan kita untuk menyimpulkan bahwa yang menjadi korban adalah konten media yang mana secara langsung menantang kepentingan kapitalis.

            Menurut Gillian Doyle (2002: 172) salah satu dari bahasan utama yang menjadi konsetrasi dari kepemilikan media adalah resiko bagi demokrasi dan bagi sistem politik yang lebih besar ketika pemilik media mendapatkan kontrol yang lebih di media. Demokrasi akan terancam jika pemilik media mempunyai kekuatan mempropaganda sebuah pandangan politik.

            Ragam kepemilikian media secara umum dilihat sebagai sebuah kondisi esensial untuk membangun keberlanjutan pluralisme politik dan budaya. Pluralisme adalah sebuah  kunci objektif sosial namun bukanlah satu-satunya alasan mengapa kepemilikan media itu penting. Hal itu menjadi penting karena mempengaruhi cara dalam industri media mampu untuk memenej sumber daya yang tersedia.

            Efek kepemilikan menurut Mc Quail (2011:254) efek kepemilikan dapat dipisahkan secara efektif dari kontrol atau keputusan editorial. Keputusan yang lebih besar (penjatahan) mengenai sumber, strategi bisnis, dan semacamnya diambil oleh pemilik atau badan kepemilikan, sementara editor dan pembuat keputusan yang lain dibiarkan bebas untuk mengambil keputusan profesional mengenai konten yang merupakan wilayah keahlian mereka. Di beberapa situasi dan negara, terdapat pengaturan lembaga perantara (msalnya pengaturan editorial) yang dirancang untuk menjaga integritas kebijakan editorial dan kebebasan jurnalis. Dengan kata lain, profesionalisme, kode perilaku, reputasi publik (karena media selalu di dalam pengawasan publik), dan logika (bisnis) seharusnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengaruh pemilik.
            Pada akhirnya media komersial harus membuat keuntungan untuk dapat bertahan, dan hal ini sering sekali melibatkan keputusan yang secara langsung memengaruhi konten. Media yang dimiliki secara publik juga tidak terhindar dari logika yang serupa. Faktanya adalah sebagian besar media swasta memiliki kepentingan pribadi dalam sistem kapitalisme.

Bersambung...

4 komentar:

Identity Fixed mengatakan...

Wah bermanfaat sekali ini artikel. Ijin Copy - Paste ya... Loh kok bisa ya ?

Ekonomi Politik Media Massa
The ethics of political economy is acquisition, work, thrift, sobriety — but political economy promises to satisfy my needs. ...
(Marx Human, Needs & the division of Labour )

Karl Marx memang belum mengenal pers sebelum menjadi media massa yang sekarang, namun tradisinya analisis Marxist terhadap media dalam masyarakat kapitalis masih terus relevan. Kekuasaan adalah inti dari penafsiran Marx mengenai media massa. Walaupun beragam, inti dari pertanyaan ini adalah media merupakan instrumen bagi kelompok penguasa untuk mengontrol.

komposisikacau mengatakan...

Tulisan bagus

Lilik Sutarno mengatakan...

Good writing

Lilik Sutarno mengatakan...

Good writing

Poskan Komentar